SURABAYA – Sempat bentrokan dengan aparat kepolisian, Aksi unjuk rasa yang digelar Front Anti Kapitalisme di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026), berakhir ricuh.
Sejumlah demonstran melempari petugas dengan berbagai benda hingga merusak pagar pembatas kompleks Grahadi, memaksa aparat bergerak membubarkan massa.
Aksi massa dibalas Polisi dengan mengamankan pendemo yang diduga membuat kericuhan dilokasi.
Situasi yang semula diwarnai orasi politik berubah memanas ketika malam mulai turun. Sesaat setelah azan Isya berkumandang, ketegangan yang sejak sore terus meningkat akhirnya pecah. Massa bergerak mendekati pagar Grahadi, melemparkan benda ke arah aparat yang berjaga di dalam area gedung negara.
Petugas Brimob kemudian melakukan tindakan pengamanan dengan mendorong massa menjauh dari lokasi. Dalam proses pembubaran tersebut, belasan peserta aksi diamankan untuk mencegah kericuhan meluas.
Demonstrasi itu merupakan lanjutan dari rangkaian aksi protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang beberapa hari terakhir berlangsung di Surabaya. Kali ini, massa membawa slogan “Indonesia Sekarat”, menggantikan narasi sebelumnya yang menyebut Indonesia tengah menuju krisis.
Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, mengatakan perubahan slogan tersebut merupakan simbol kekecewaan mereka terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
“Kami menilai situasinya bukan lagi sekadar mengarah ke krisis, tetapi masyarakat sudah merasakan tekanan yang jauh lebih berat. Karena itu kami menggunakan istilah Indonesia Sekarat sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah agar tidak terus mengabaikan suara rakyat,” ujar Septia kepada awak media.
Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok menjadi persoalan yang paling dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil.
“Saya sendiri sebagai pelaku UMKM merasakan dampaknya. Harga barang terus naik, daya beli pelanggan menurun, dan keluhan itu datang hampir setiap hari. Kondisi ini bukan hanya dialami pedagang, tetapi juga masyarakat kecil secara luas,” katanya.
Dalam aksi tersebut, Front Anti Kapitalisme menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mendesak penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, pembukaan lapangan kerja yang layak, penghentian sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta pencabutan Undang-Undang TNI dan Polri.
Selain itu, massa juga menuntut penghentian proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land, pembebasan tahanan politik, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, penyediaan transportasi publik gratis yang inklusif, hingga perubahan sistem politik dan ekonomi yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
Dalam demonstrasi tersebut, massa turut membentangkan spanduk bertuliskan “Prabowo Kowarso”, sebuah istilah yang disebut sebagai meme khas Surabaya untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Septia menjelaskan pemilihan istilah tersebut dilakukan agar pesan yang dibawa massa lebih mudah diterima masyarakat, khususnya warga Surabaya.
“Kami menggunakan bahasa yang dekat dengan arek-arek Suroboyo. Tujuannya agar kritik ini lebih mudah dipahami dan menjadi pengingat bahwa masih banyak persoalan yang belum terselesaikan,” ungkapnya.
Front Anti Kapitalisme menegaskan aksi di depan Grahadi bukan menjadi penutup rangkaian demonstrasi. Mereka mengaku akan terus menggelar aksi lanjutan apabila pemerintah tidak memberikan respons terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Ini bukan aksi terakhir. Jika pemerintah tetap mengabaikan tuntutan rakyat, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar dan tekanan aksi yang lebih kuat dibanding hari ini,” tegas Septia.
Koalisi tersebut menyebut sekitar 50 hingga 100 peserta mengikuti demonstrasi, terdiri dari mahasiswa, buruh, pelaku UMKM, kelompok pengangguran, serta sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya.(*)
Editor : adm1
