SURABAYA – Praktik dugaan perdagangan orang (TPPO) berkedok usaha restoran dibongkar Polda Jawa Timur. Seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), pemilik restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo, resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini menjadi perhatian serius lantaran penyidik menemukan dugaan eksploitasi terhadap 19 pekerja, termasuk satu anak di bawah umur. Ironisnya, para pekerja disebut tetap dipaksa bekerja meski restoran tersebut belum beroperasi.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).
FD diketahui merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor.
Digaji Rp1,3 Juta, Pekerja Terancam Denda Rp15 Juta
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum mengungkapkan, dugaan praktik eksploitasi tersebut berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Modus yang digunakan tersangka yakni merekrut pekerja melalui media sosial, kemudian mengikat mereka dengan perjanjian kerja.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan para korban, para pekerja diduga mendapatkan beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan upah yang diterima.
Mereka hanya dibayar berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulan.
Tak hanya itu, para pekerja juga dibayangi ancaman denda fantastis. Mereka disebut harus membayar Rp5 juta hingga Rp15 juta apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan FD sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPO.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja,” jelas Kombes Pol Ganis.
Penyidik Dalami Dugaan Kekerasan Seksual
Tidak berhenti pada dugaan eksploitasi tenaga kerja, penyidik Ditres PPA/PPO Polda Jatim juga mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.
Pendalaman dilakukan dengan tetap menjaga identitas, privasi, serta kondisi psikologis para korban.
Dalam perkara ini, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Atas dugaan perbuatannya, FD dijerat ketentuan pidana terkait tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.
Untuk ketentuan TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, tersangka terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap para korban.
Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman serta pendampingan psikologis bagi para korban.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka yang merupakan WNA pemegang KITAS investor.
Polda Jatim Ingatkan Masyarakat Waspada Tawaran Kerja
Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji besar, terutama pekerjaan di luar negeri.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan, kejelasan kontrak, besaran upah, hingga negara tujuan sebelum menerima tawaran pekerjaan.
“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” tegasnya.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa praktik perdagangan orang tidak selalu dilakukan melalui pengiriman pekerja ke luar negeri. Dugaan eksploitasi tenaga kerja di dalam negeri pun dapat menjadi persoalan serius yang harus ditindak tegas.
Polda Jatim kini terus mendalami perkara tersebut untuk memastikan seluruh unsur pidana terungkap dan hak-hak para korban terpenuhi. (*)
Editor : adm1
