SURABAYA- Pemerintah Indonesia terus menggencarkan upaya untuk mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Sejumlah kebijakan strategis dan insentif fiskal telah digulirkan guna mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan ini oleh masyarakat dan pelaku industri.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Marves RI, memaparkan berbagai insentif yang disiapkan pemerintah. Mulai dari keringanan pajak tahunan hingga tahun 2031, insentif PPN 10% yang ditanggung pemerintah hingga 2023, hingga pemberian insentif Pembelian Kendaraan Dalam Negeri (PKD) sebesar 40% untuk kendaraan penumpang dan bus.
“Untuk 2024 dan 2025, kami memberikan insentif bebas bea masuk serta pajak dalam rangka pengeluaran dalam negeri (DPN-DM) selama dua tahun. Syaratnya, produsen harus mulai memproduksi di Indonesia pada 2026–2027 dengan jumlah impor sebanding dengan produksi lokal hingga 2027,” ujar Rachmat.
Dukungan pemerintah ini disambut positif oleh pelaku industri. Reggie Kurnia, Chief Operation Officer Indomobil VKTR Transportasi, menyatakan bahwa respons pasar terhadap kendaraan listrik—khususnya truk—sangat menggembirakan.
“Kerja sama dengan Utomo Mobility sebagai dealer JAC di Surabaya memberikan kepercayaan tambahan, terutama di sektor logistik dan kendaraan berat,” jelas Reggie.
Pihaknya menargetkan produksi hingga 1.000 unit kendaraan tahun ini melalui sistem CKD (Completely Knocked Down). Sementara untuk tahun depan, produksi akan dijeda selama enam bulan untuk evaluasi dan penguatan strategi.
Lebih lanjut, Reggie menekankan pentingnya dukungan dari perusahaan besar seperti Indomobil untuk menjamin ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual yang andal.
Dari sisi penyedia infrastruktur, Anthony Utomo selaku Managing Director Utomo Group juga menyuarakan komitmennya dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.
“Kami bekerja sama dengan Indomobil untuk membangun infrastruktur pengisian daya (SPKLU). Target pembangunan akan kami sesuaikan dengan jumlah kendaraan listrik yang beredar,” terang Anthony.
Ia menambahkan bahwa penggunaan kendaraan listrik tidak hanya efisien secara ekonomi, namun juga menjadi solusi atas tantangan distribusi BBM yang tidak merata dan beban subsidi pemerintah. Menurutnya, kendaraan listrik sangat potensial bagi pelaku usaha, khususnya di luar Pulau Jawa.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri otomotif, dan penyedia infrastruktur, transformasi menuju kendaraan berbasis listrik di Indonesia semakin nyata dan menjanjikan.(*)